Bulan: Februari 2020

Pada Kamis tanggal 27 Februari 2020 bertempat di Ruang Banleg DPRD Kabupaten Jombang dilaksanakan pembahasan agenda penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembahasan yang dilaksanakan adalah mengenai teknik penyusunan Raperda dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (fan)

Pada Kamis tanggal 24 Februari 2020 bertempat di Kota Bekasi dilakukan rapat teknis penyusunan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa, rapat tersebut membahas mengenai teknis kegiatan penegasan batas desa dengan menggunakan aplikasi Peta Bumi dan cara pengoperasionalnya (fan)

Pada Kamis 20 Februari 2020 bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dilaksanakan Rapat Koordinasi untuk persiapan JDIH Award Provinsi Jawa Timur. Jadwal pelaksanaan penilaian untuk Anggota JDIH Provinsi Jawa Timur terbaik akan dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 30 Mei 2020, untuk Kabupaten Jombang akan dinilai pada tanggal 1 April […]

Pada awal Februari 2020 Biro Hukum Prov. Jawa Timur melalui Kasubag Produk Hukum Daerah Wilayah II melakukan kunjungan kerja ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang dalam hal koordinasi penetapan dan rencana pembahasan Raperda Tahun 2020. Bertempat di Ruang Kabag Hukum rombongan dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur melaksanakan monitoring dan evaluasi persiapan pembahasan Raperda Gelombang […]

Pada 19 Desember 2019 dilaksanakan kegiatan FGD Pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Soeroadiningrat dengan mengundang beberapa OPD Teknis penerima dan pemungut pajak dan retribusi. Sebagaimana diketahui Raperda Pajak dan Retribusi masuk pada Prolegda Tahun 2020 yaitu Raperda Pajak Daerah, Raperda Perizinan Tertentu, Raperda Jasa Usaha dan Raperda Jasa Umum. (Fan)

Pada Senin (4/11) dilaksanakan Fasilitasi 3 (tiga) Raperda tentang Perumda Panglungan, Perumda Aneka Usaha Seger dan Perumda Air Minum Tirta Kencana di Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Fan)