Abstrak

• bahwa kemandirian pangan adalah kebutuhan dasar manusia dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlangsungan hidup masyarakat;
• bahwa untuk menjamin kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlangsungan hidup masyarakat secara berkelanjutan, perlu diwujudkan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau;
• bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf I angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangannya