Abstrak

• bahwa  dalam  rangka pengelolaan  biaya  penunjang operasional  Bupati yang  dipergunakan untuk  koordinasi, penanggulangan  kerawanan  sosial masyarakat,  pengamanan dan  kegiatan  khusus lainnya guna  mendukung  pelaksanaan tugas  Bupati,  perlu diatur  mengenai  Biaya Penunjang Operasional Bupati;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf h  Peraturan Pemerintah  Nomor  109 Tahun  2000  tentang Kedudukan  Keuangan Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala Daerah,  perlu menyusun  pedoman  biaya penunjang operasional  Bupati;